Makassar |JurnalCelebes.co – Ratusan operator Data pokok pendidik (Dapodik) sekolah mengikuti Rapat Pengumpulan Data Pegawai Guru Dalam Rangka Penyusunan Peta Jabatan, di ruang Sipakatau, Lantai 2 Kantor Balaikota Makassar. Senin, 27/8/2018.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala), Sekretariat Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan dihadiri oleh Kepala Sekolah dan staf operator sekolah lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) kota Makassar.
Kepala Bagian (Kabag) Ortala Sekretariat Daerah Kota Makassar, Syarif mengatakan kegiatan ini bertujuan mengumpulkan data admin Dapodik untuk dirampungkan dan diserahkan ke KemePAN-RB,
“Operator kita kumpul untuk merampungkan data guru, guna memetakan kebutuhan pegawai yang ada di kota Makassar khususnya di Disdik, Meliputi data guru PNS, Honorer, dan data pendidik yang belum bersertifikasi”, ungkapnya.
“Sebanyak 408 Dapodik sekolah negeri, mencakup 363 SD dan 45 SMP di Makassar. Inilah yang nantinya menjadi data kebutuhan dan ketersediaan pegawai yang ada di Pemkot.” tambahnya.
Syarif mengakui, pemetaan data PNS dan non PNS (Kontrak) ini juga berhubungan dengan pemberian tunjangan kinerja (Tukin).
“Sebelumnya data yang masuk sudah 100 persen tapi itu baru PNSnya namun kita juga butuhkan data pegawai kontrak (bukan PNS).”
“Tentunya pengumpulan data ini juga berhubungan dengan pemberian Tukin, dimana pemkot Makassar harus mempunyai data jumlah kebutuhan dan ketersediaan pegawai secara keseluruhan.” tandasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Disdik Kota Makassar, Ahmad Hidayat mengatakan bahwa Kegiatan ini untuk mensinkronkan data pendidik dan tenaga pendidikan yang berada disekolah, yang selama ini dikirim oleh Disdik Makassar ke Bagian Ortala yang kemudian akan diserahkan ke KemenPAN-RB.
Disisi lain, Hidayat menyebutkan kota Makassar saat ini dalam kondisi darurat guru, dimana banyaknya guru yang pensiun setiap tahunnya tidak seimbang dengan kebijakan pengangkatan guru baru,
“Sekarang ini kota Makassar sangat butuh guru, karena tidak seimbang antara guru yang pensiun dengan kebijakan pengangkatan guru baru, sehingga otomatis kuota guru PNS berkurang setiap tahunnya.”
“Dari setiap admin sekolah sekitar 80 persen adalah guru honor, padahal idealnya admin operator harus guru PNS. Untuk itulah kita mendorong pengangkatan guru honor/kontrak menjadi PNS.” tuturnya. (*)
Editor : Wen
